Latar belakang Lahirnya Orde Baru
Lahirnya era orde baru dilatarbelakangi oleh runtuhnya orde lama.
Tepatnya pada saat runtuhnya kekuasaan Soekarno yang lalu digantikan
oleh Soeharto. Salah satu penyebab yang melatarbelakangi runtuhnya orde
lama dan lahirnya orde baru adalah keadaan keamanan dalam negri yang
tidak kondusif pada masa orde lama. Terlebih lagi karena adanya
peristiwa pemberontakan G30S PKI. Hal ini menyebabkan presiden Soekarno
memberikan mandat kepada Soeharto untuk melaksanakan kegiatan pengamanan
di indonesia melalui surat perintah sebelas maret atau Supersemar.
Kronologis lahirnya orde baru
- 30 September 1965
Terjadinya pemberontakan G30S PKI - 11 Maret 1966
Letjen Soeharto menerima Supersemar dari presiden Soekarno untuk melakukan pengamanan - 12 Maret 1966
Dengan memegang Supersemar, Soeharto mengumumkan pembubaran PKI dan menyatakannya sebagai organisasi terlarang - 22 Februari 1967
Soeharto menerima penyerahan kekuasaan pemerintahan dari presiden Soekarno - 7 Maret 1967
Melalui sidang istimewa MPRS, Soeharto ditunjuka sebagai pejabat presiden sampai terpilihnya presiden oleh MPR hasil
pemilu - 12 Maret 1967
Jenderal Soeharto dilantik menjadi presiden Indonesia kedua sekaligus menjadi masa awal mula lahirnya era orde baru.
Peristiwa-Pristiwa Lahirnya Orde Baru
1. Aksi-Aksi Mahasiswa
Pada Sidang paripurna cabinet Dwikora tanggal 6 Oktober 1965, presiden memutuskan bahwa penyelesaian politik Gerakan 30 September akan ditangani langsung oleh presiden. Sementara itu, tuntutanpenyelesaian seadil-adilnya terhadap para pelaku Gerakan 30 September semakin meningkat. Tuntutan itu di pelopori oleh kesatuan aksi mahasiswa (KAMI), pemuda –pemuda(KAPPI),dan pelajar(KAPI). Kemudian muncul pula KABI(buruh),KASI(Sarjana),KAWI (Wanita),dan KAGI(guru). Pada tanggal 26 OKtober 1965, kesatuan-kesatuan aksi tersebut bergabung dalam satu front, yaitu FRONT PANCASILA.
Mereka menyampaikan Tri Tuntutan Rakyat(TRITURA) kepada pemerintah, yang berisi :
1. Bubarkan PKI
2. Retool Kabinet DWIKORA
3. Turunkan Harga/Perbaikan Ekonomi
2. Kabinet Dwikora yang diSempurnakan
Pada hari pelantikan Kabinet Dwikora yang disempurnakan tanggal 24 Februari 1966 terjadi demonstrasi besar-besaran. Dalam bentrokan di sekitar istan mahasiswa UI yang bernama Arief Racham Hakim tewas tertembak oleh Cakrabirawa, dan keesokan harinya Presiden sebagai Panglima Komando Gayang Malaysia membubarkan KAMI.
Pada tanggal 8 Maret 1966 Departemen Luar Negri yang di pimpin oleh Dr. Subandrio diserang oleh pelajar dan mahasiswa.
3. Surat Perintah 11 Maret 1966
pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengadakan sidang pelantikan Kabinet Dwikora yang disempurnakan yang dikenal dengan nama “kabinet 100 menteri“. Pada saat sidang dimulai, Brigadir Jendral Sabur sebagai panglima pasukan pengawal presiden’ Tjakrabirawa melaporkan bahwa banyak “pasukan liar” atau “pasukan tak dikenal” yang belakangan diketahui adalah Pasukan Kostrad dibawah pimpinan Mayor Jendral Kemal Idris yang bertugas menahan orang-orang yang berada di Kabinet yang diduga terlibat G-30-S di antaranya adalah Wakil Perdana Menteri I Soebandrio. Mayor Jendral Soeharto mengutus tiga orang perwira tinggi (AD) ke Bogor untuk menemui Presiden Soekarno di Istana Bogor yakni Brigadir Jendral M. Jusuf, Brigadir JendralAmirmachmud dan Brigadir Jendral Basuki Rahmat. Setibanya di Istana Bogor, pada malam hari, terjadi pembicaraan antara tiga perwira tinggi AD dengan Presiden Soekarno mengenai situasi yang terjadi dan ketiga perwira tersebut menyatakan bahwa Mayjend Soeharto mampu mengendalikan situasi dan memulihkan keamanan bila diberikan surat tugas atau surat kuasa yang memberikan kewenangan kepadanya untuk mengambil tindakan. Menurut Jendral (purn) M Jusuf, pembicaraan dengan Presiden Soekarno hingga pukul 20.30 malam..
Presiden Soekarno setuju untuk itu dan dibuatlah surat perintah yang dikenal sebagai Surat Perintah Sebelas Maret yang populer dikenal sebagai Supersemar yang ditujukan kepada Mayjend Soeharto selaku panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan yang perlu untuk memulihkan keamanan dan ketertiban.
4. Penyerahan Kekuasan
Pada tanggal 20 February 1967 presiden menandatangani surat penyerahan kekuasaan kepada Pengemban Supersemar Jendral Soeharto. Pada kamis pukul 19.30 bertempat di istana Negara dengan di saksikan oleh ketua presidium Kabinet Ampera dan para Menteri, Presiden/Mandataris MPRS/Panglima Tertinggi ABRI Ir.Soekarno dengan resmi menyerahkan kekuasaan kepada jendral Soeharto.
Pada tanggal 12 Maret 1967, Jendral Soeharto dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Presiden RI. Dengan pelantikan Soeharto sebagai presiden tersebut, secara lagal formal pemerintahan Demokrasi Terpimpin yang kemudian dinamakan Orde Lama berakhir. Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan presiden Soeharto yang kemudian di sebut Orde Baru pun mulai menjalankan pemerintahannya.
Ciri pokok orde baru:
- Pemerintahan yang diktator tetapi aman dan damai
- Tindak korupsi
merajalela - Tidak ada kebebasan berpendapat
- Pancila terkesan menjadi ideologi tertutup
- Pertumbuhan ekonomi yang berkembang pesat
- Ikut sertanya militer dalam
pemerintahan - Adanya kesenjangan sosial yang mencolok antara orang kaya dan orang miskin
Kebijakan pada masa orde baru
- Indonesia didaftarkan lagi menjadi anggota PBB pada bulan september 1966
- Adanya perbaikan ekonomi dan pembangunan
- Pengeksploitasian sumber daya alam secara besar-besaran
- Dilaksanakannya kebijakan transmigrasi dan keluarga berencana
- Adanya gerakan memerangi buta
huruf - Dilakukannya swasembada pangan
- Munculnya gerakan Wajib Belajar dan gerakan Nasional Orang Tua Asuh
- Dibukanya kesempatan investor asing untuk menanamkan modal di
Indonesia
